Menghitung Hari Sang Bayangkara Sejati Komjen Jusuf Manggabarani Yang Bersiap Tinggalkan Polri

Wakapolri Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani

EKSKLUSIF KATAKAMI.COM

Wawancara Eksklusif dengan WAKAPOLRI JUSUF MANGGA : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran

Wawancara Eksklusif dengan WAKAPOLRI JUSUF MANGGA : Tugas Kami Tingkatkan Kesejahteraan

Jakarta, 5 Februari 2011 (KATAKAMI.COM)   — Ratusan orang yang mengenal sepak terjangnya selama hampir 36 tahun mengabdi sebagai polisi (sejati) telah mengirimkan kesan dan pesan atas sosok Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani. Spontanitas itu terjadi menjelang akan pensiunnya Wakapolri yang dikenal sangat tegas, lurus, bersih, jujur dan pemberani ini.

Sejumlah pihak yang begitu menghormati figur Jusuf Manggabarani sudah memasuki tahap akhir pembuatan sebuah buku yang akan dihadiahkan kepada Wakapolri Komjen. Jusuf Manggabarani dalam rangka 2 momen penting di bulan Februari ini yaitu ulangtahun ke 58 pada tanggal 11 Febuari 2011 dan memasuki masa purna bhakti (pensiun).

Komjen Pol Jusuf Manggabarani lahir di Makassar 11 Februari 1953.

Ia adalah lulusan Akpol tahun 1975 dan dalam pernah bertugas di Dili, Timtim (sekarang Timor Leste) sebagai pasukan khusus anti gerilya BKO Korem mulai pangkat Letda sampai Kapten (sekarang AKP).

Sejak 1976 sampai 1982, Jusuf Manggabarani menjabat Kasat Sabhara Polwiltabes Makassar dan kemudian Dansat Brimob di Makassar dengan pangkat mayor (sekarang Kompol).

Antara tahun 1982 sampai 1988, ia masuk Sespim, kesatuan Gegana kemudian mengambil Sesko ABRI. Selanjutnya, dari tahun 1988 sampai 1994 menjabat Kapolwiltabes Makassar, Kapolwiltabes Bandung, Wakapolda Sulsel, Dansat Brimob. Jusuf pernah juga menjabat Kapoda NAD dan Kapolda Sulsel (1994-2002). Pada 2004 menjabat Kadiv Propam, pada 2005 sebagai Irwasum, dan Wakapolri pada 2010.

Wakapolri Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani

Ia sangat amat tertutup kepada pers.

Mau sedekat apapun berkawan dengan Jusuf Manggabarani, sepanjang ia mengetahui bahwa pihak yang dekat dengannya itu adalah jurnalis maka secara otomatis juga pria kelahiran Makassar ini akan mengunci mulutnya rapat-rapat.

Tak akan pernah ada satu wartawan pun yang bisa memancing atau mengorek secuil saja informasi berharga berkait rahasia-rahasia atau bocoran-bocoran kebijakan dalam internal Mabes Polri.

Sebab sejak beberapa tahun terakhir ini, Jusuf Manggabarani menduduki pos-pos sangat penting di Mabes Polri yaitu berturut-turut sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam Polri), Inspektur Jenderal Pengawasan Umum (Irwasum) dan Wakil Kepala Kepolisian Indonesia (Wakapolri).

Hari-hari menjelang masa pensiunnya per tanggal 1 Maret 2011 mendatang, Jusuf Manggabarani tetap bertugas seperti biasanya.

Misalnya berdasarnya pantauan KATAKAMI.COM pada hari Jumat (4/2/2011), Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani ikut menghadiri upacara penganugerahan peenghargaan dari Pemerintah Republika Indonesia (cq Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) lewat pemberian bintang tanda jasa Bhayangkara Utama untuk Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Sesuai upacara tersebut, Jusuf Manggabarani menerima KATAKAMI.COM secara EKSKLUSIF di ruang kerjanya selama 2 jam.

“Pak Wakapolri, sebagai wartawan saya jadi heran, atas dasar penilaian apa sehingga Presiden SBY menganugerahi Kapolri bintang tanda jasa Bhayangkara Utama. Kapolri baru bertugas 2 bulan. Masih belum ada hal-hal nyata yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat terhadap kinerja Kapolri yang baru. Ada komentar ? tanya KATAKAMI.COM.

Jusuf Manggabarani terdiam beberapa saat.

“Penghargaan ini kan diberikan oleh Pemerintah, saya tidak berwenang mengomentari. Tetapi kalau soal Bapak Kapolri, sebagai bawahan saya menilai beliau cukup bagus. Orangnya tenang dan pendiam. Tidak ada masalah” jawan Jusuf Mangabarani secara diplomatis.

“Lalu soal buku yang siap diluncurkan sebagai hadiah kepada Pak Wakapolri dari para sahabat, apakah Bapak sudah tahu ?” tanya KATAKAMI.COM kembali.

“Oh, soal buku. Ya saya sudah tahu. Saya ini tidak akan pernah mau menjual-jual diri saya seakan-akan diri saya ini hebat dan pantas membanggakan diri secara berlebihan. Tapi saya dapat laporan, ada kawan-kawan yang berinisiatif membuatkan buku. Kalau saya tidak salah, isinya itu adalah kesan-kesan dari banyak orang terhadap diri saya selama ini. Silahkan saja. Saya tidak boleh menampik dan menolak perhatian dari orang-orang yang memberikan perhatian kepada saya” jawab Jusuf Manggabarani.

Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo (tengah) di dampingi Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani (kiri) saat berdoa bersama sebelum menyerahkan sapi kurban secara simbolis di lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/11) Mabes Polri menyerahkan 29 ekor hewan kurban yang terdiri dari 23 ekor sapi dan 6 ekor kambing. "Semua hewan kurban akan dibagikan kepada korban bencana Mentawai dan Merapi. (FOTO ANTARA)

Dan ketika ditanya soal kesan-kesan selama bertugas sebagai polisi selama 36 tahun, Jusuf Mangabarani menjawab sebagai berikut :

“Semua tugas saya selama 36 tahun ini berkesan. Tidak ada yang tidak berkesan. Lalu setiap bertemu saya, kamu ini selalu saja bertanya kepada saya, mengapa gaji polisi terlalu kecil ? Kalau soal gaji, sudah mulai alhamdulilah. Polri menyesuaikan dengan kemampuan negara. Jangan dibilang ini bahasa klise bahwa kemampuan keuangan negara terbatas. Ini sungguh-sungguh bahwa Polri memang menyesuaikan diri dengan kemampuan negara” ungkap Jusuf Mangga.

Lalu tentang keberadaan dirinya yang sejak belasan tahun terakhir selalu dikirim dan diandalkan oleh Pemerintah untuk terjun langsung mengatasi daerah-daerah konflik seperti Aceh dan Poso, Jusuf Mangga menjawab sebagai berikut :

“Saya selalu membawa kader-kader setiap kali saya diperintahkan menangani daerah-daerah konflik yang penuh kerusuhan. Ini berkaitan dengan prinsip LEARNING BY DOING. Saya menangani masalah kerusuhan di Poso tahun 2000-2001 dan 2009. Jadi dimanapun terjadi kerusuhan atau konflik, akar permasalahannya adalah perbedaan pendapat. Sehingga permasalahan yang menimbulkan konflik dan berbagai kerusuhan berdarah tadi harus ditangani dengan jujur, arif dan bijaksana. Jadi itulah juga yang saya lakukan sebagai penengah setiap kali mendapat perintah menangani daerah kerusuhan” jawab Jusuf Mangga.

Apa kabar putra Bapak yang menjadi pasukan khususnya Polri ?

“Oh, dia namanya Edhie Sabara Mangabarani. Beberapa hari lalu dia datang mau menemui saya tetapi ditahan dia sama Provost. Dia baru tahu rupanya kalau Bapaknya ini Wakapolri” kata Jusuf Mangga sambil tersenyum.

“Ditahan sama Provost, maksudnya bagaimana pak ?” tanya KATAKAMI.COM

“Anak saya datang ke sini. Semua tamu kan harus berhadapan dengan Provost dulu di Gedung Utama ini. Provost tanya mau bertemu siapa ? Anak saya bilang dia mau bertemu Wakapolri. Provost bilang mereka harus periksa dulu tas dan bawaan dari setiap tamu. Begitu tas anak saya dibuka, isinya senjata semua. Dia langsung dibawa ke ruangan khusus oleh Provost untuk diperiksa. Provost tanya kamu ini siapa dan mengapa membawa banyak sekali senjata ? Terpaksa anak saya mengeluarkan tanda pengenalnya. Dia jawab namanya adalah Edhie Sabara Manggabarani” tutur Jusuf Mangga sambil tertawa.

Wakapolri Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani

“Mengapa datang menemui Bapak sambil bawa senjata begitu banyak ?” tanya KATAKAMI.COM.

“Dia mau menunjukkan pada saya tentang beberapa contoh sejata yang mereka pakai untuk latihan. Dia kan sekarang semacam pasukan khusus di Polri ini. Mereka butuh peluru untuk latihan. Jadi dia ditugaskan atasannya untuk menerangkan kepada saya. Ini bukan KKN ya. Mereka memang menggunakan jalur resmi juga untuk meminta logistik peluru untuk latihan tetapi secara informal dirasa perlu untuk menerangkan kepada saya. Saya candai dia waktu datang kemarin. Saya bilang, kamu memang pantas ditahan Provost karena datang bawa senjata begitu banyak mau menemui Wakapolri. Jangan dipikir, bisa gampang-gampang saja kalau mau menemui Wakapolri” jawab Jusuf Mangga.

“Lho memangnya tidak bisa bertemu di rumah saja, Pak ” tanya KATAKAMI.COM.

“Saya saja tidak tahu dimana dia hari demi hari. Berteleponan saja tidak pernah. Kalau saya coba telepon, handphone-nya mati. Dia itu memang tidak pernah mau dekat sama Bapaknya ini karena nanti penilaian orang bisa macam-macam. Jadi saya baru bisa bicara dengan dia kalau dia yang menepon saya. Pak, kirim pulsa ya … pulsa saya habis. Kalau sudah kehabisan pulsa untuk telepon, barulah dia menelepon Bapaknya. Dia juga jarang datang ke rumah saya. Tapi tiba-tiba, dia bisa datang dan ketuk kamar tidur saya ” jawab Jusuf Mangga menahan geli atas perilaku anaknya.

“Apa bapak tidak kuatir tentang keberadaan dan keselamatan anak Bapak ” tanya KATAKAMI.COM.

“Kenapa saya harus kuatir ? Saya polisi, dia juga polisi. Kami sama-sama tugas. Dan saya percaya dia bisa menjaga dirinya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Anak saya yang satu ini berbeda penampilannya. Dia pakai jenggot dan kemana-mana sering pakai celana pendek. Ya itu karena tuntutan tugasnya. Waktu kemarin dia ditugaskan atasannya datang menemui saya, dia datang pakai celana panjang. Dia tidak pakai celana pendeknya tapi jenggotnya masih tetap dipelihara” kata Jusuf Mangga.

Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani dengan seragam dinas BRIMOB

Untuk menutup pembicaraan dengan Jusuf Mangga, KATAKAMI.COM menanyakan tentang banyaknya kritikan sangat pedas dari masyarakat Indonesia terhadap institusi Polri yang dianggap tidak transparan dalam menyelesaikan sejumlah kasus penting. Seperti misalnya kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan atau kasus yang menimpa Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji.

“Kalau soal kritikan maka itu jangan diartikan secara sempit. Kritikan itu menandakan bahwa harapan masyarakat kepada Polri ini sangat tinggi dan tanda bahwa di Indonesia ini sudah diterapkan demokratisasi. Tapi percayalah bahwa polisi segera berubah. Dan saat ini sudah sangat banyak perubahan di dalam tubuh Polri. Misalnya perubahan dalam rangka penataan penegakan hukum dan meningkatnya pelayanan Polri terhadap masyarakat” kata Jusuf Mangga.

Mantan Komandan Brimob ini menegaskan bahwa Polri tidak pernah menutup-nutupi kasus, termasuk yang melibatkan oknum perwira tinggi Polri.

“Kalau ada yang melakukan pelanggaran, itu bukan polisi tetapi oknum polisi. Kau harus tulis kata oknum. Saya sebagai bagian dari Polri tidak pernah menutup-nutupi kasus. Personil Brimob sebanyak 18 ribu orang, tidak pernah menutupi kasus. Personil Sabara sejumlah 36 ribu orang, tidak pernah menutupi kasus.  Lalu kalau tadi disebut nama Susno Duadji, dia terlibat didalam kasus itu. Dia bukan pahlawan, dia terlibat didalamnya. Dia tidak bersih. Justru karena Polri transparan maka dibiarkan proses hukum terjadi pada Susno. Itu penjelasan saya” kata Jusuf Mangga.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (berdiri, kedua dari kiri), didampingi Menkopolhukkam Djoko Suyanto (paling kiri), berfoto bersama Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani (duduk, kedua dari kanan), beserta para perwira tinggi Polri

Jusuf Mangga adalah seorang bhayangkara sejati.

Ia memang berwajah tanpa ekspresi, kaku dan sangat dingin. Tetapi penilaian sekilas ini memang wajar sekali sebab ia terbiasa untuk senantiasa menjaga kerahasiaan tugas dan bekerja secara profesional dalam perjalanan waktu selama hampir 36 tahun sebagai seorang abdi negara.

Wajar jika kalangan tertentu mempertanyakan kepada Presiden SBY mengapa polisi yang handal seperti Jusuf Mangga tidak masuk dalam kategori yang harus diberi tanda penghargaan.

Belasan tahun, Jusuf Mangga sangat diandalkan oleh Pemerintah setiap kali terjadi kerusuhan di berbagai daerah-daerah konflik semacam Poso dan Aceh.

Tapi Jusuf Mangga selalu terlihat rendah hati dan memegang teguh prinsip hidupnya bahwa pengabdian tidak mengenal batas ruang dan waktu. Pengabdian tak menuntut tanda jasa. Pengabdian adalah pengabdian. Totalitas dalam mengabdi harus dipersembahkan kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia dengan satu misi yang jelas yaitu tanpa pamrih.

Terimakasih Jenderal, anda adalah polisi sejati yang pantas untuk dihormati dan dikenang sebagai seorang bhayangkara yang menjaga secara baik jati diri polisi dan nama baik institusi selama 36 tahun mengabdi.

Dan selamat ulang tahun, Jenderal Jusuf Mangga.

Selamat menjalani babak baru pengabdian pasca purna bhakti nanti.

(MS)

Advertisements

Tirulah Presiden Rusia, SBY Perhatikan Dong Perumahan TNI, POLRI & Kejaksaan

Russia's President Dmitry Medvedev

Dimuat juga di KATAKAMI.COM dan INDONESIAKATAKAMI.BLOGSPOT.COM

Wakapolri Komjen. Jusuf Manggabarani : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran

Jakarta 13/1/2011 (KATAKAMI) —  Bagi pengguna jejaring sosial TWITTER, kecepatan memperoleh informasi kelas dunia akan sangat cepat dan mudah sekali diperoleh.

Itulah yang terjadi pada hari Rabu ( 12/1/2011) kemarin, saat Presiden Rusia Dmitry Medvedev memuat informasi gambar terbaru di salah satu akun TWITTER dirinya bahwa ia baru saja mengunjungi perumahan bagi militer Rusia yang sedang dibangun.

KREMLINRUSSIA_E :   Dmitry Medvedev has inspected the construction of housing for military personnel in Podolsk outside Moscow http://twitpic.com/3pd2ux

Presiden Rusia Dmitry Medvedev didampingi Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov sedang melakukan peninjauan terharap pembangunan perumahan bagi militer Rusia di wilayah Podolsk ( Moscow), 12 Januari 2011. Foto inilah yang dirilis oleh Kantor Kepresidenan Rusia lewat jejaring sosial TWITTER

Dan itu bukan kunjungan Medvedev yang pertama untuk urusan militernya.

Yang ingin dibahas disini, betapa besarnya perbedaan “TAKDIR” antara prajurit MILITER di Rusia dan Indonesia.

Yang lebih menyedihkan lagi, di tanah air Indonesia ini tak cuma TNI yang sengsara dalam masalah perumahan. Kesengsaraan dan keterbatasan ( yang benar-benar sangat terbatas) di bidang perumahan ini juga dialami oleh POLRI & KEJAKSAAN.

Ya betul bahwa negara kita masih memiliki keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kesejahteraan para prajurit TNI, POLRI dan Kejaksaan.

Itulah sebabnya mulai tahun 2011 ini, ada kebijakan terbaru dari Pemerintah dengan dikeluarkannya sebuah jalan keluar atau solusi untuk masalah kesejahteraan yaitu RENUMERASI.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan KEBIJAKAN KENAIKAN PENDAPATAN RENUMERASI.

Lewat RENUMERASI ini, akan diperoleh peningkatan pendapatan sesuai dengan porsi dan prestasi kerja mereka masing-masing.

Tapi, cukupkah hanya sebatas mengeluarkan kebijakan RENUMERASI ?

Titik fokus pada pembahasan dalam tulisan ini adalah masalah PERUMAHAN.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia ini, prajurit TNI sangat amat malang nasibnya untuk urusan perumahan.

Tak cuma prajurit TNI, tetapi anggota Kepolisian (POLRI) dan Kejaksaan juga bernasib sama.

Antara prajurit TNI,POLRI dan KEJAKSAAN untuk urusan perumahan bagi anggota-anggota mereka, sangat memprihatinkan sekali nasibnya.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev didampingi Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov saat melakukan inspeksi pembangunan perumahan bagi prajurit militer Rusia di Podolsk ( 12/1/2011)

Sehingga ketika Presiden Rusia Dmitry Medvedev menunjukkan foto tentang kunjungannya untuk melakukan inspeksi pembangunan perumahan prajurit militer di negaranya, perasaan kita sebagai anak bangsa Indonesia menjadi sangat sedih sekali.

Betapa kasihannya prajurit di negara kita ini.

Salah satu bentuk permasalahan seputar perumahan prajurit TNI di Indonesia ini juga sangat unik yaitu banyak perumahan yang masih terus dihuni oleh penghuni-penghuni lama.

Bahkan bisa sampai belasan atau puluhan tahun masih mendiami perumahan dinas yang disediakan institusi.

Dan mari, kita telusuri gambaran singkat tentang situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di jajaran TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Khusus untuk TNI, ilustrasi yang dikemukakan disini tidak bisa menjadi acuan tentang situasi dan kondisi dari masalah perumahan dalam institusi TNI secara keseluruhan.

Sebab contoh yang akan kami sampaikan disini hanya fokus pada KOPASSUS.

DOKUMENTASI FOTO : Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus (kiri), bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara serah terima jabatan Wadanjen Kopassus, dari Brigjen TNI Nugroho Widyoutomo (tengah), kepada Brigjen TNI Agus Sutomo (kanan), di Gedung Balai Komando Makopassus, Kamis (21/10/2010)

Lewat percakapan dengan KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011) di Jakarta, Brigjen TNI Agus Sutomo selaku Wakil Komandan Jenderal Kopassus mengemukakan bahwa hampir seluruhnya prajurit Kopassus di Indonesia dapat tertampung di perumahan dinas yang disediakan Markas Kopassus.

“Syukur Alhamdulilah, anggoata Kopassus itu dapat ditampung semua di rumah-rumah dinas. Memang ada satu atau dua orang yang meminta izin dari kami bahwa mereka ingin tinggal diluar komplek perumahan Kopassus. Biasanya karena mereka ingin tinggal bersama mertua. Kami izinkan. Tetapi secara keseluruhan, semua anggota Kopassus itu tinggal di perumahan dinas” kata Agus Sutomo.

Menurut mantan Komandan Group A Paspampres ini, Kopassus menyadari keterbatasan negara memenuhi kebutuhan perumahan bagi prajurit Kopassus sehingga para pimpinan di Kopasssus yang berinisiatif untuk memberikan perhatian dan bantuan besar untuk masalah perumahan ini.

“Untungnya di Kopassus ini, kami selalu mendapatkan warisan dari para pimpinan sebelumnya yang rata- rata meninggalkan warisan perumahan bagi prajurit. Misalnya Pak Edhie ( Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo, redaksi). Semasa beliau menjadi Danjen Kopassus, beliau membangun rumah susun sederhana untuk prajurit Kopassus di dalam komplek Cijantung ini. Begitu juga mantan-mantan Danjen Kopassus yang lain. Semua meninggalkan warisan perumahan untuk prajurit Kopassus” lanjut Agus Sutomo.

Danjen Kopassus. Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus

Agus Sutomo menjelaskan bahwa para mantan Danjen Kopassus ( termasuk Danjen Kopassus saat ini ) sering melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi perumahan prajurit.

“Itu sebabnya para pimpinan mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya. Sedikit demi sedikit kalau ada rezeki, perumahan-perumahan yang sudah rusak akan diperbaiki. Malah saat ini Danjen Kopassus memberikan bantuan Rp. 5 juta untuk masing-masing perumahan prajurit di Group 1 Serang. Uang bantuan itu dapat mereka gunakan untuk memperbaiki perumahan yang mereka huni saat ini. Sedapat mungkin, Kopassus tidak akan pernah membebani prajurit untuk masalah perumahan atau anggaran apapun guna memperbaiki perumahan tempat mereka tinggal” ungkap Agus Sutomo.

Menurut Agus Sutomo, pimpinannya saat ini yaitu Danjen Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus telah mengeluarkan 5 perintah harian untuk seluruh prajurit Kopassus yaitu :

1. Tugas-tugas operasi harus berhasil dilaksanakan.

2  Tugas-tugas pertandingan atau perlombaan, baik olahraga umum atau militer, harus dapat dijuarai.

3. Tugas-tugas latihan atau pendidikan, harus mencapai tujuan dan sasarannya.

4. Setiap pelaksanaan tugas, baik dalam pelaksaaan operasi, latihan dan pendidikan, harus 0 (nol) kecelakaan atau zero accident.

5. Tidak boleh melakukan pelanggaran apapun dalam seluruh pelaksanaan tugas-tugas secara keseluruhan.

Kalau mencermati uraian Wadanjen Kopassus ini, tentu kita harus memberikan apresiasi kepada para pimpinan di Kopassus. Besarnya tanggung jawab dan kepedulian mereka terhadap nasib dan kesejahteraan prajuritnya, patut diacungi jempol.

Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan nasib TNI yang lain ( di luar Kopassus ) ?

Apakah para pimpinan memiliki tingkat kepedulian yang sama besarnya ?

Dan kalaupun mereka memilik tingkat kepedulian yang sama besar, apakah Pemerintah Indonesia tidak malu karena sampai detik ini tetap tidak bisa menanggulangi masalah perumahan prajurit TNI ( termasuk masalah perumahan POLRI dan KEJAKSAAN ) ?

Apalagi Presiden SBY sedang menjalankan masa kedua kekuasaannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo

Apakah nanti seorang Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak merasa malu bila dicatat dalam lembaran sejarah bahwa dalam 2 periode kekuasaannya, ia tidak memberikan kontribusi apapun untuk menolong para abdi negara ?

Kalau tadi dari pihak Kopassus, bagaimana dengan pihak POLRI ?

Lewat percakapan dengan KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011) di Jakarta, Irjen. Polisi Anton Bachrul Alam selaku Kepala Divisi Humas POLRI menegaskan bahwa tidak semua anggota kepolisian yang beruntung mendapat jatah rumah dinas.

“Sudah beberapa tahun terakhir ini, POLRI memang tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk membangun perumahan dinas bagi anggota kepolisian. Di kepolisian, yang bernasib baik maka dia bisa mendapatkan jatah rumah dinas. Tetapi tidak semua bisa seberuntung itu karena rumah dinas di jajaran kepolisian sangat terbatas jumlahnya. Sehingga banyak anggota kepolisian yang terpaksa kos, mengontrak rumah atau menumpang di rumah temannya” kata Anton Bachrul Alam.

Menurut Anton, anggaran dari Pemerintah lebih difokuskan pada anggota operasional yang berguna dan dirasakan langsung untuk masyarakat.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Marwan Effendy : "Banyak jaksa-jaksa yang terpaksa tinggal di rumah-rumah kos dekat kantor karena Kejaksaan tidak memiliki perumahan bagi para jaksa"

Nasib dari anggota kepolisian dalam sektor perumahan ini juga dialami oleh para JAKSA di Indonesia.

Dalam istilah anak gaul, BETI alias beda-beda tipis nasib dari anggota kepolisian yang tak tertampung dan tak mendapatkan fasilitas perumahan.

Dihubungi oleh KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011), Marwan Effendy selaku Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mengemukakan bahwa sangat besar jumlah jaksa-jaksa yang tidak mendapatkan fasilitas perumahan.

“Kejaksaan sebenarnya memiliki perumahan dinas tetapi hampir seluruhnya masih dihuni oleh penghuni-penghuni yang lama. Mereka tidak mau pindah. Dan kamipun tidak enak kalau harus mengusir mereka. Jadi untuk mengantisipasi itu, jaksa-jaksa yang tidak mendapatkan fasilitas perumahan terpaksa kos di rumah-rumah yang letaknya tidak jauh dari kantor-kantor Kejaksaan” kata Marwan Effendy.

Menurutnya, Kejaksaan Agung sebenarnya berkeinginan kuat untuk bisa menyediakan perumahan ini bagi para jaksa tetapi terkendala pada masalah anggaran.

“Kami sudah mengajukan permohonan sebenarnya untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, rumah-rumah sitaan dijadikan perumahan untuk para jaksa. Tetapi belum bisa terelisasi. Kami tidak mendapatkan izin untuk melakukan itu. Salah satu penyebabnya karena rumah-rumah sitaan itu belum dilelang” lanjut Marwan Effendy.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (duduk), Kapolri Jenderal Timur Pradopo (tengah) dan Jaksa Agung Basrief Arief sedang berbincang sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan ( 20/12/2010)

Sekarang yang dimintai tanggung-jawabnya adalah Pemerintah Indonesia.

Sampai kapan Pemerintah mau “bersembunyi” di balik alasan-alasan klise bahwa kemampuan keuangan negara sangat terbatas sekali sehingga sampai detik ini tidak mampu memenuhi tingkat kesejahteraan abdi-abdi negaranya para institusi TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Kasihan betul Indonesia ini, uang yang begitu banyak justru dinikmati oleh para koruptor dan jaringan-jaringan mafia yang bisa memperbudak aparat-aparat di berbagai instansi untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh para koruptor dan mafia-mafia tadi.

Sementara para abdi negara kita, hidup dalam kepahitan dan kegetiran yang berkepanjangan.

Mereka ( para abdi negara dari institusi TNI, POLRI dan KEJAKSAAN yang bergaji minim ), entah harus mengatakan apa kepada isteri dan anak-anak mereka tentang tidak sepadannya pengorbanan dan kerja keras sebagai abdi negara di tanah air tercinta ini.

Eh SBY, bukankah seharusnya anda malu sama Presiden Rusia yang terus konsisten memperhatikan kesejahteraan (terutama masalah perumahan) bagi prajurit militer mereka ?

Lakukan dong hal yang sama !

Tidak ada salahnya meniru sesuatu yang memang baik !

Perhatikanlah masalah perumahan bagi aparat TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Dan kalau ada waktu luang dalam agenda harian Presiden SBY, coba diperiksa kembali bahwa bantuan pemerintah untuk masalah perumahan kepada TNI dan POLRI diberikan terakhir kali pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dan anda SBY, apa bantuan anda sebagai Kepala Negara untuk masalah perumahan ?

Anda punya anak, punya menantu dan punya cucu, tentu mereka semua ingin anda bahagiakan.

Begitu juga dengan prajurit-purajurit TNI dan anggota Kepolisian (termasuk pada jaksa) di Indonesia ini.

Jangan wajibkan mereka mengabdi kepada bangsa dan negara tetapi kepedulian negara sangat kecil pada masalah kesejahteraan mereka.

Tidak cukup hanya RENUMERASI.

Bantu mereka dalam masalah perumahan karena itu memang merupakan TANGGUNG-JAWAB penuh dari Pemerintah.

(MS)

Mencermati Mutasi Di Era Kapolri Timur Pradopo, Lanjut Jenderal !

Dimuat juga di INDONESIAKATAKAMI.BLOGSPOT.COM

 

Jakarta 19/12/2010 (KATAKAMI) — Setelah dilantik di Istana Negara tanggal 22 Oktober 2010 dan dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan tanggal 27 Oktober 2010, Kapolri (baru) Jenderal Timur Pradopo mulai melakukan mutasi didalam internal Polri.

Berdasarkan surat telegram Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dengan nomor STR/ 1170 /XII/ 2010, Polri mengganti empat perwira tinggi yaitu antara lain Kepala Polda Aceh Irjen Fajar Prihantoro yang selanjutnya akan menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan.

Posisi inilah yang kosong sekitar satu bulan setelah Timur Pradopo menjabat Kepala Polri.

Posisi Kapolda Aceh akan dijabat Irjen Iskandar Hasan yang saat ini menjabat Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

Lalu posisi Iskandar akan digantikan Irjen Anton Bachrul Alam yang saat ini menjabat staf ahli Kapolri Bidang Sosial dan Ekonomi.

Posisi Anton akan digantikan oleh Irjen Alex Bambang Riatmodjo yang saat ini menjabat staf ahli Kapolri. “Serah terima jabatan kemungkinan pekan depan,” kata Boy di Mabes Polri, Jumat (17/12/2010).

Jenderal Timur Pradopo (kiri) mendapat ucapan selamat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono seusai pelantikan di Istana Negara ( 22 Oktober 2010)

Seperti pepatah mengatakan, “Semakin tinggi pohon menjulang, maka semakin kencang juga angin akan menerpa”.

Kritikan mulai bermunculan pasca keluarnya Telegram Rahasia seputar mutasi di tubuh Polri.

Neta S. Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengecam mutasi ini karena dianggap melakukan diskriminasi yaitu hanya menguntungkan serta memberi keistimewaan kepada para perwira tinggi seangkatan Timur yaitu dari (lulusan Akpol) tahun 1978 dan orang-orang yang dinilai dekat dengan Timur.

“Ini kelihatan Pak Timur mulai mengangkat Angkatan 78 saja. Jadi orang-orangnya dia yang ditempatkan di posisi-posisi strategis. Harusnya kan tidak boleh begitu” kata Neta S. Pane kepada KATAKAMI.COM dalam perbincangan di hari Sabtu (18/12/2010) di Jakarta.

Neta juga mengecam penempatan Anton Bachrul Alam sebagai Kepala Divisi Humas Polri untuk menggantikan posisi Irjen. Iskandar Hasan yang selanjutnya akan ditempatkan sebagai Kapolda Aceh.

“Pak Anton Bachrul Alam itu pernah jadi Kapolda Jawa Timur. Jadi kalau dia diangkat jadi Kadiv Humas, itu namanya turun pangkat dong. Lalu Kapolda Aceh yang sekarang diangkat jadi  Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Pak Fajar itu belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk menempati posisi itu. Lalu Iskandar Hasan, dia jadi Kadiv Humas saja baru sebenar dan tidak ada prestasi yang bagus tapi sudah diangkat jadi Kapolda Aceh” lanjut Neta S. Pane.

Neta juga ingin mengingatkan Kapolri yang baru bahwa sudah saatnya pimpinan Polri menertibkan jabatan-jabatan rangkap yang selama ini “dilakukan dan dibenarkan” oleh Kapolri sebelumnya.

“Ada informasi Jenderal BHD mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat Komisaris Jenderal Gories Mere sebagai penasehat ahli Kapolri untuk urusan penanganan terorisme. Polri jangan lupa bahwa berdasarkan UU Kepolisian, setiap anggota Polri dilarang keras melakukan jabatan rangkap. Gories Mere itu sudah mau 5 tahun menjadi Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional. Menjabat sampai selama itu saja, sudah perlu dipertanyakan. Apalagi kalau nanti dia tetap dipertahankan sebagai penasehat ahli Kapolri. Pejabat macam itu, posisinya di BNN tetapi kerjanya hanya di Densus 88 Anti Teror. Tolong ditulis ya oleh KATAKAMI, jabatan rangkap itu melanggar Undang Undang Kepolisian” ungkap Neta.

Neta mendesak Kapolri Timur Pradopo agar mencabut dan tidak melanjutkan surat keputusan yang ditanda-tangani Jenderal Bambang Hendarso Danuri sebagai Polri harus tetap konsisten melakukan  tugas-tugasnya sesuai ketentuan hukum dan Undang Undang yang berlaku.

Sejumlah kritikan ini tak perludianggap sebagai sesuatu yang merupakan refleksi ketidak-sukaan LSM yang fokus menyoroti kinerja dan perfoma dari Kepolisian Indonesia.

Justru kritikan demi kritikan harus diterima dengan lapang dada untuk menjadi masukan positif sebab setiap kritikan yang bersifat konstruktif adalah wujud dari kecintaan Indonesia kepada institusi Polri.

Tetapi semua pihak juga harus memberi waktu, kesempatan dan kepercayaan bagi Kapolri Timur Pradopo untuk membenahi institusinya.

Usia jabatannya masih sangat baru.

Pekan depan, Timur baru genap 2 bulan menjabat sebagai Kapolri atau Tri Brata 1.

Biarkan ia melakukan konsolidasi ke dalam internal Polri.

Yang mungkin menarik untuk dicermati disini adalah apakah benar Timur sengaja “memasang” orang-orang terdekatnya untuk menjadi pejabat-pejabat utama di lingkungan Mabes Polri ?

Sepertinya asumsi ini agak sulit diterima sebab dalam urusan pengangkatan dan penempatan pejabat-pejabat di level apapun dalam institusi Polri, Kapolri tidak dibenarkan melakukan perintah atau komando yang sifatnya “top down” dengan gaya otoriter.

Wakapolri Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani yang bertugas juga sebagai Ketua Tim WANJAK (Dewan Kepangkatan) Polri

Wakapolri Jusuf Manggabarani : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran

Banyak Kali Cakap Kau Gayus, Jangan Pojokkan Institusi Polri & Kejaksaan

Ada rapat WANJAK (Dewan Kepangkatan) yang diketuai oleh WAKAPOLRI.

Tim WANJAK ini sendiri beranggotakan sejumlah pejabat penting yaitu Inspektur Jenderal (Irwasum) Polri, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Kapolri adalah “pintu terakhir” yang hanya bertugas mengesahkan keputusan dari hasil rapat WANJAK tentang mutasi apapun didalam internal Polri.

Dan sebagai Kapolri yang baru, sangat wajar jika Timur Pradopo mencari dan menempatkan personil Polri yang dinilainya dapat dipercaya untuk mengemban tugas-tugas penting untuk membantu pimpinan tertinggi di dalam institusi Polri.

Faktor kepercayaan (TRUST) adalah faktor mutlak yang membantu seorang pimpinan setingkat Kapolri untuk dapat bekerja maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas negara  yang begitu berat.

Faktor kepercayaan (TRUST) adalah sesuatu yang tak boleh disia-siakan oleh siapapun didalam institusi Polri, jika memang ia mendapatkan itu dari Sang Pimpinan.

Bila seorang Kapolri bekerja di sekeliling orang-orang yang sudah ia kenal secara baik maka sistem dan suasana kerja akan menjadi lebih nyaman.

Timur, sosok yang pendiam dan tenang ini, pasti sudah sangat memahami bahwa harapan masyarakat begitu tinggi kepada dirinya untuk membenahi Polri.

Irjen Anton Bacrul Alam yang kini akan menempati posisi barunya sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri

Dalam era kepemimpinannya, ia memilih seorang “JURUBICARA” yang kawakan dalam bidang Kehumasan.

Anton Bachrul Alam adalah “orang lama” di lingkungan Humas Polri.

Pada era kepemimpinan Kapolri Jenderal Sutanto, Anton pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Divisi Humas Polri,

Anton memiliki kemampuan bahasa asing yang sangat baik dan bisa dengan sangat baik menyampaikan informasi atau keterangan-keterangan yang berisi kebijakan institusinya.

Anton sudah mengenal dan dikenal secara baik oleh kalangan pers di tataran nasional dan daerah.

Sehingga, sangat masuk di akal mengapa figur Anton yang dipilih menjadi Kepala Divisi Humas Polri di era kepemimpinan Timur Pradopo.

Hanya saja, Anton harus mendengar kritikan dari pihak manapun yang menganggapnya telah “berubah”.

Neta S. Pane dari Indonesia Police Watch misalnya, ia menilai Anton yang sekarang sudah menjadi sangat “fanatik” dan cenderung ekstrim dalam menjalankan ajaran agama Islam.

Kritikan ini tentu sebuah masukan yang bertujuan baik.

Sebab sebagai Kepala Divisi Humas Polri, Anton harus menjadi bisa menjadi Humas atau SPOKESPERSON bagi institusi Kepolisian yang harus bisa sama dekat dan sama jauh dengan semua elemen di Indonesia.

Posisi SPOKESPERSON juga harus bisa berpenampilan sebagai polisi yang profesional dimata dunia internasioal yang akan terus meningkatkan kerjasamanya dengan MABES POLRI.

Dan kalau mau berbicara tentang nilai-nilai keagamaan yang matang, contoh yang sangat jelas di lingkungan kepolisian adalah Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani.

Ia sangat “Islam” tetapi dalam konteks yang sungguh Islami dalam sikap dan pemikiran.

Ia sangat “Islam” tetapi tidak pernah menunjukkan secara ekstrim ke-Islam-an dirinya secara fisik dalam penampilan sehari-hari.

Ia sangat “Islam” tetapi ketika dirinya ditanya oleh anggota Paskibraka yang datang berkunjung ke Mabes Polri bulan Agustus 2010 lalu (apakah boleh polwan berjilbab di semua Polda ? ), Komjen Jusuf Manggabarani menjawab dengan sangat bijak bahwa POLRI tidak melarang setiap anggota Polda memakai jilbab tetapi hanya ada satu Polda yang diizinkan menerapkan kebijakan ini yaitu POLDA ACEH.

Jadi, yang dapat disampaikan disini kepada Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam, “WELCOME BACK, GENERAL !”.

Selamat datang kembali di ibukota dan selamat bertugas !

Ditambah lagi, Anton pun akan dibantu oleh salah seorang jurubicara terbaik yang pernah bertugas di Polda Metro Jaya yaitu Kombes Boy Rafli Amar yang kini menjadi Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo

Kapolri Timur Pradopo harus terus didukung oleh semua pihak agar ia bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik, profesional, proporsional dan penuh integritas.

Biarkanlah ia didampingi oleh para perwira menengah dan perwira tinggi bisa dipercaya untuk membantu tugas-tugasnya sebagai Pimpinan POLRI.

Walau demikian, Kapolri tidak boleh melakukan diskriminasi dalam kebijakan-kebijakannya.

Kapolri juga harus sangat tegas menindak bila memang ada sesuatu atau seseorang yang patut dapat diduga merupakan pelanggaran atau pemyimpangan didalam internal Polri.

Kapolri juga harus membuat formula pengawasan yang sangat ketat dalam pelaksanaan RENUMERASI POLRI agar jangan ada polisi-polisi yang sengaja melakukan aksi operasi tidak pada tempatnya hanya demi mendapatkan renumerasi.

Ingatlah bahwa POLRI begitu sangat disorot oleh semua pihak sehingga seorang Kapolri harus menyadari bahwa harapan dan kepercayaan dari rakyat Indonesia tidak boleh dilukai.

Pepatah memang mengatakan, “Semakin tinggi pohon menjulang maka semakin kencang juga angin menerpa”.

Tapi sebaiknya biarkanlah POHON itu tetap menjulang tinggi di posisinya dan sang angin yang bertiup dari arah manapun, diharapkan bertiup sepoi-sepoi agar mendatangkan kesejukan dan suasana yang baik.

Jadi, lanjut Jenderal !

Lakukan saja, apapun yang dinilai Kapolri memang baik untuk dilakukan demi kebaikan semua pihak.

Laksanakanlah AMANAH ini

dengan satu tekat bahwa kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia harus ditempatkan diatas kepentingan pribadi dan kelompok.

Lanjutkanlah juga reformasi birokrasi di tubuh Polri dan bersihkan yang memang perlu dibersihkan didalam internal Polri.

(MS)

Wakapolri Jusuf Manggabarani : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran

Wakapolri Komjen. Polisi Jusuf Manggabarani

WAWANCARA EKSKUSIF

Dimuat juga di KATAKAMI.COM dan KATAKAMI.BLOGSPOT.COM

Banyak Kali Cakap Kau Gayus, Jangan Pojokkan Institusi Polri & Kejaksaan

Jakarta 17/11/2010 (KATAKAMI) — Mabes Polri kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat Indonesia pasca terkuaknya sebuah fakta yang sangat tidak lazim yaitu terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan ( yang notabene sedang ditahan di Rutan Cipinang Cabang Mako Brimob (Kelapa Dua, Depok) ternyata bisa plesiran ke Bali untuk menonton pertandingan tenis internasional.

Untuk membicarakan masalah tersebut, disela-sela pelaksanaan sholat Ied Idul Adha dari jajaran Polri di Lapangan Bhayangkara Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, KATAKAMI.COM mendapatkan kesempatan untuk melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Wakapolri Komjen. Polisi Jusuf Manggabarani pada hari Rabu (17/11/2010) siang.

Dan inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami :

KATAKAMI  (K) : Selamat Hari Idul Adha, Pak Wakapolri. Mengenai kasus Gayus Tambunan, masyarakat kecewa pada Polri karena tahanan kelas kakap seperti Gayus bisa keluar masuk seenaknya dari Rutan Brimob. Bagaimana tanggapan dari Pak Wakapolri ?

JUSUF MANGGABARANI (JM) : Jadi semua kritikan yang disampaikan kepada kami adalah wujud dari perhatian dari seluruh masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memang Polri dituntut untuk bekerja dalam koridor Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Artinya, harus bisa bekerja sesuai dengan aturan tetapi dalam koridor Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Sehingga Polri tidak bisa dipukul rata. Dalam kasus ini ada pertanggung-jawaban hukum yang harus dipertanggung-jawabkan oleh masing-masing anggota yang lalai dalam tugas. Pertanggung-jawaban itu harus dipertanggung-jawabkan oleh bersangkutan. Tidak mungkin Kapolri pergi ke tahanan dan ikut menjaga disana. Tidak mungkin juga Kapolri menghubungi masing-masing tahanan untuk bertanya kepada mereka, dimana kau sekarang ?

Jadi ada pertanggung-jawaban berdasarkan tatanan yang ada.

(K) : Baiklah kalau misalnya alasan dari Polri seperti itu. Tetapi pada faktanya, seseorang yang sedang disorot oleh publik karena kasus yang sangat kontroversial seputar mafia pajak ternyata bisa keluar masuk sampai 68 kali dari rutan yang dijaga oleh polisi. Bagaimana tanggapan Bapak ?

(JM) : Begini ya, kami adalah orang pertama yang akan menyatakan tidak setuju jika terjadi penyalah-gunaan wewenang yang menyalahi aturan hukum yang berlaku. Jadi jangan bilang bahwa Bapak Kapolri dan kami semua di Polri ini setuju dengan tingkah laku mereka. Kami adalah orang pertama yang paling tidak setuju !

(K) :  Oke, kalau memang benar para pimpinan di Mabes Polri memang tidak setuju kalau ada anggota yang menyalah-gunakan wewenang sehingga seorang tahanan semacam Gayus Tambunan bisa keluar masuk sampai 68 kali, apa tindakan tegas yang akan dilakukan sebagai pembenahan ke dalam internal Polri sendiri ?

(JM) : Kami ingatkan kepada anggota-anggota yang sudah berani melakukan tindakan yang sejauh itu, mereka harus siap mempertanggung-jawabkannya. Berani berbuat maka harus berani bertanggung-jawab. Sebab dalam melaksanakan tugas, ada aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Jadi, siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus siap mempertanggung-jawabkannya secara pidana. Dan harus bertanggung-jawab secara profesi.

( Catatan Redaksi : Seluruh petugas Rutan yang terlibat dalam kasus keluar-masuk Gayus Tambunan dari dalam rutan, saat ini diperiksa secara marathon oleh Tim Gabungan yaitu dari Reserse atau Bareskrim dan Divisi Propam atau Profesi & Pengamanan ).

(K) : Kebetulan, KATAKAMI.COM yang berulang-ulang kali menanyakan kepada pimpinan di Polri tentang rendahnya tingkat kesejahteraan dari para anggota Polri. Apakah para di Polri ini menyadari bahwa rendahnya gaji dari para anggota Polri yang membuat mereka menjadi rentan terhadap aksi suap. Contohnya ya dalam kasus Gayus Tambunan ini. Bisa kasih tanggapan Pak Wakapolri ?

(JM) : Tidak begitu. Jangan diartikan seperti itu. Keterbatasan dalam masalah kesejahteraan, jangan diidentikkan dengan pelanggaran. Semua anggota Polri harus memiliki ketabahan atas apa yang menjadi konsekuensi dari tugasnya.  Seperti makna dalam perayaan Idul kurban ini. Jadi Polri harus memiliki ketabahan kita dalam melaksanakan tugas dalam koridor Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Jadi kami sebagai pimpinan di Polri perlu mengingatkan kepada semua anggota Polri, jangan karena kita mempunyai gaji yang sangat sederhana, gaji yang sederhana itupun bukan berarti tidak cukup, jangan dijadikan gaji yang sederhana itu sebagai pembenaran untuk melakukan pelanggaran dan penyelewengan seperti itu.

(K) : Pak Wakapolri, apalagi harapan yang bisa disampaikan kepada para anggota Polri agar ke depan jangan terulang lagi hal-hal yang memalukan seperti dalam kasus Gayus Tambunan ini ?

(JM) : Anggota Polri harus bisa memaknai perayaan Idul kurban ini dapat meningkatkan kesungguhan dan tanggung-jawabnya dalam menjalankan tugas. Dan melihat tugas-tugas itu sebagai ibadah dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

(K) : Baik, terimakasih Pak Wakapolri untuk wawancara ini.

(*)

Banyak Kali Cakap Kau Gayus, Jangan Pojokkan Institusi Polri & Kejaksaan

Gayus Halomoan Tambunan (kanan) saat menyamar berpergian ke Bali

Dimuat juga di KATAKAMI.BLOGSPOT.COM

Oleh : Mega Simarmata, Pemimpin Redaksi KATAKAMI.COM

Jakarta 16/11/2010 (KATAKAMI) — Barangkali yang tidak dimiliki oleh media lain adalah kesempatan untuk bisa masuk sampai ke bagian dalam Rutan Cipinang Cabang Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

KATAKAMI.COM adalah satu dari sangat sedikit media yang beruntung bisa masuk sampai ke bagian dalam Rutan ini.

Tidak semua tahu bahwa sebenarnya Rutan di Mako Brimob ini adalah perpanjangan-tangan dari LP Cipinang.

Sehingga dalam penulisannya harus disebutkan Rutan Cipinang cabang Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Begitu juga yang ada di Kejaksaan Agung.

Rutan yang ada disana adalah Rutan Cipinang Cabang Kejaksaan Agung.

Foto : Terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan saat menonton pertandingan tenis di Bali

Gayus ( mantan pegawai Ditjen. Pajak ) diketahui sudah tidak ada di tahanan sejak Rabu 3 November 2010. Polri baru mengetahui hal ini hari Minggu 7 November.

Gayus berhasil ditangkap di rumah mewahnya berharga miliaran rupiah di Kelapa Gading pada Minggu (7/11/2010) malam.

Kasus Gayus makin heboh setelah muncul foto pria mirip Gayus dan mirip istrinya sedang menonton tenis di Nusa Dua Bali pada 5 November pukul 21.00 WIB.

Wartawan foto dari harian KOMPAS bernama Agus Susanto adalah jurnalis yang sangat beruntung bisa mendapatkan kesempatan memotret keberadaan Gayus saat menonton pertandingan tenis antara petenis.

Bahkan wartawan KOMPAS lainnya berhasil juga memvideokan saat Gayus menonton pertandingan tenis antara petenis Jepang Kimiko Date Krumm melawan petenis Cina, Li Na di Hotel Westin, Bali.

Hal ihwal keberadaan Gayus di Pulau Dewata (Bali) adalah :

Hari Kamis pagi, Gayus terbang ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Lion Air dan menginap di Hotel Westin.

Di sana ia bukan hanya menginap tetapi juga menyaksikan pertandingan tenis yang kebetulan digelar di hotel tersebut.

Gayus bahkan menyaksikan pertandingan dua hari berturut-turut sebelum kembali ke Jakarta pada hari Sabtu.

Pada hari Sabtu malam, Gayus masih sempat pergi untuk menghadiri resepsi perkawinan.

Di resepsi itu,  sosok keberadaan Gayus terlihat langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Jusuf Manggarabani, yang kemudian memerintahkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komjen Ito Sumardi untuk mengecek keberadaan Gayus.

Hasil inspeksi mendadak ke Rutan Mako Brimob itulah terungkap Gayus keluar dari tahanan dan Kabareskrim memerintahkan tim Detasemen Khusus 88 untuk mengembalikan Gayus ke Rutan Mako Brimob.

Foto : Terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan saat memotret menggunakan handphone-nya pertandingan tenis di Hotel Westin, Bali.

Kasus kaburnya Gayus Tambunan dari tahanan Mako Brimob makin panas dan mulai terkuak serentetan sogokan duitnya.

Seperti yang dimuat dalam website Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang mengutip pemberitaan Tribun News (11/11/2010),  Mantan Kepala rutan Mako Brimob yang kini dinonaktifkan Kompol Iwan Siswanto mengaku kepada penyidik dirinya menerima “siraman” dari Gayus.

Iwan kepada penyidik direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim Polri mengaku mendapatkan uang sekitar Rp 370 juta dari Gayus.

Jumlah sebesar itu diperolehnya sejak Juli hingga Oktober 2010.

Gayus menurut Iwan, sudah mulai melakukan aksi menyuap dirinya dan anak buahnya (Iwan) untuk dapat mengirup udara kebebasan sejak Juli lalu.

Sejak itu pula Gayus tak pernah berada di rutan Mako Brimob kecuali dirinya hendak menjalani sidang keesokan harinya. “

Juli dia dapat Rp 3,5 juta perminggu dan Rp 50 juta perbulan,” ujar sumber Tribunnews, Rabu (10/11).

Gayus memang mengelompokkan “sogokan” kepada Iwan dalam dua bentuk.

Mingguan dan bulanan.

Uang untuk Iwan itu bertambah pada Agustus 2010. Kala itu, Iwan mendapatkan uang sebesar Rp 5 juta perminggu dan Rp 100 juta perbulannya.

Sementara Iwan yang ditemui di tahanan mengakui dirinya memang mendapatkan uang sekitar Rp 300 juta dari Gayus Tambunan.

Plt Sekretaris Satgas anti mafia hukum Yunus Husein membenarkan informasi tersebut. “Ada transaksi Rp 50 juta perbulan,” tutur Yunus yang ditemui selepas acara Seminar Nasional UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di Hotel Sultan, Rabu
(10/11/2010) siang.

Selain kepada Iwan, Gayus juga memberikan sejumlah uang kepada para penjaga rutan lainnya termasuk 8 orang yang menjadi terperiksa untuk mempermulus “kebebasannya” itu.

Kepada para penjaga rutan bawahan Iwan, Gayus memberi masing-masing Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta perminggunya. Gayus sengaja tidak memberi “jatah” bulanan karena sistem tugas penjaga-penjaga rutan itu yang shift-shiftan.

Menurut sumber, atas perbuatannya itu Iwan kini berstatus tersangka dalam kasus suap.

Sebelumnya dia juga mendapat status terperiksa dalam pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri bersama Briptu BH, Briptu DA, Briptu DS, Briptu AD, Bripda ES, Bripda JP, Bripda S, Bripda B. “Pelanggaran disiplinnya adalah Pasal 3 huruf g, Pasal 4 huruf d dan f, Pasal 5 huruf a, Pasal 6 huruf q dan w dari peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri,” ungkap Karo Penmas Humas Polri Brigjen Pol Ketut Untung Yoga Ana.

“Dipersangkakan juga sebagai terperiksa dalam pelanggaran kode etik profesi Polri yaitu Pasal 5 huruf a, Pasal 7 ayat 1 peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi Polri,” katanya lagi. Mereka dijerat pasal-pasal tersebut karena dipastikan telah melanggar kode etik profesi dan disiplin dan lalai dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga Gayus Tambunan.

Foto : Terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoam Tambunan menangis saat ia mengakui kepada Ketua Majelis Hakim Albertina Ho di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (15/11/2010) bahwa ia memang pergi ke Bali. Sambil mencucurkan air mata, Gayus mengaku menyesal atas perbuatannya itu. ( Foto : DETIK )

Yang menarik untuk di bahas dalam tulisan ini adalah “keluguan” Gayus yang nyanyi di persidangan bahwa memang betul ia berpergian ke Bali.

Dan ternyata setelah diusut, keluar masuknya Gayus dari Rutan di Mako Brimob sejak Juli 2010 sampai November 2010 adalah sebanyak 68 kali.

Pertanyaannya, mengapa baru (di) bocorkan kepada media setelah Gayus keluar untuk yang ke 68 kalinya ?

Pertanyaan selanjutnya (kali ini lebih tepat kalau Gayus sendiri yang menjawab), apakah dia tidak tahu bahwa di setiap sudut Rutan Mako Brimob itu terpasang sejumlah alat penyadap dan kamera dari beberapa institusi.

Paling tidak, patut dapat diduga ada alat penyadap dan kamera pemantau dari Mabes Polri sendiri ( sebagai institusi yang diberi kepercayaan oleh Departemen Hukum dan HAM untuk menjadi cabang LP Cipinang).

Kemudian, patut dapat diduga disitu juga adalah kamera pemantau dan alat penyadap dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) karena sejak beberapa tahun terakhir ini KPK sangat banyak menitipkan tahanan mereka di rutan ini.

Sehingga sangat wajar kalau misalnya patut dapat diduga, KPK memasang sejumlah perangkat teknologi mereka di sana.

Lalu pihak ketiga yang paling SPEKTAKULER peralatannya di Rutan Mako Brimob adalah DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI.

Sebab sudah sejak beberapa tahun yang lalu, Rutan di Mako Brimob ini adalah tempat penahanan dari hasil-hasil tangkapan Tim Anti Teror Polri.

Dan barangkali karena “keluguan” Gayus itu jugalah, bisa jadi ia tidak tahu bahwa sebenarnya para petugas yang menjaga Rutan yang satu ini mayoritas berasal dari DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI ( Densus ).

Mungkin, Gayus perlu di ingatkan ketika KPK menghadirkan rekaman penyadapan antara Artalyta Suryani yang ditahan di Rutan Bareskrim Polri dengan mantan jaksa Urip Tri Gunawan yang ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

(Urip Tri Gunawan hanya sebentar di tahan di Polda Metro Jaya, selanjutnya ia jauh lebih lama di tahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok).

Sehingga, jangan heran kalau percakapan antar kedua terdakwa kasus korupsi yang masing-masing berada dalam tahanan pun, tetap tersadap dengan “baik” berkat kecanggihan teknologi.

Foto : Salah satu jenis ” GSM INTERCEPTOR” ( Alat Penyadap GSM )

Kalau KPK, mereka pasti hanya akan menyadap pada orang-orang yang memang patut dapat diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus-kasus yang memang sedang mereka tangani.

Penyadapan memang diizinkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal 12 ayat 1 huruf a UU itu menyebutkan, dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Tapi bagaimana dengan Tim Anti Teror Polri ?

Sistem penyadapan dalam urusan pemberantasan terorisme, melebar bagaikan gurita yang memang sangat jauh menjangkau siapapun yang secara logika tak ada kaitannya dengan aksi terorisme itu sendiri.

Sumber KATAKAMI.COM dari kalangan perwira tinggi di Mabes Polri pernah memberitahukan bahwa untuk mengungkapkan kasus peledakan bom di Hotel JW Marriot tahun 2003 saja, ada sekitar 2 juta nomor telepon yang tersadap oleh Tim Anti Teror Polri untuk memantau para tersangka pelaku kasus peledakan bom ini.

Masih menurut sumber KATAKAMI.COM dari kalangan perwira  tinggi di Mabes Polri, gembong teroris Noordin M. Top sudah sangat mengetahui bagaimana kecanggihan perangkat penyadapan yang digunakan oleh Tim Anti Teror Polri ini.

Sehingga, Noordin M. Top harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang berbeda-beda setiap kali ia hendak melakukan pembicaraan telepon, mengirim sms, menerima atau membaca sms dan ( atau ) melakukan kegiatan lainnya.

Maksudnya, lokasi tempat Noordin menerima panggilan telepon tidak akan sama dengan lokasi tempat dimana Noordin akan mengirim atau membaca sms.

Jadi kalau berbicara soal sistem penyadapan di lingkungan Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, patut dapat diduga siapapun yang ada disana harus mengetahui bahwa tidak akan ada satupun dari mereka yang bisa lepas dari aksi penyadapan yang dilakukan secara rahasia.

Undang Undang memang mengizinkan dan membenarkan upaya penyadapan dalam kasus-kasus korupsi, terorisme dan kriminalitas.

Tetapi mengutip pernyataan Mantan Kabareskrim Komjen. Polisi Susno Duadji ( saat heboh kasus Cicak – Buaya tahun 2009 ), aksi penyadapan bisa dilakukan secara diam-diam.

Foto : Blok B Rutan di Mako Brimon, di Blok B inilah tahanan kasus korupsi titipan KPK ditahan, termasuk para tersangka kasus-kasus terorisme. Gayus Halomoan Tambunan juga di tahan di Blok B ini.

Yang ingin dikritik disini adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan dari para anggota TNI / POLRI / KEJAKSAAN ( khususnya anggota kepolisian karena tulisan ini terfokus pada perilaku para anggota kepolisian terkait kasus Gayus Tambunan).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus membuka mata hati dan kedua matanya tentang realita kehidupan dari para aparat yang tingkat kesejahteraan hidupnya memang masih sangat minim.

Kebijakan tentang RENUMERASI hanya diperuntukkan bagi para anggota ( TNI / POLRI / KEJAKSAAN ) yang memang mendapat kesempatan menangani kasus-kasus atau tugas-tugas tertentu.

Kesempatan untuk mendapatkan rezeki lewat kebijakan RENUMERASI ini sangat tidak merata.

Dan walaupun disebut sangat tidak merata, realisasi dari RENUMERASI ini sendiripun sangat lamban dan seakan-akan tetap jauh di awang-awang.

Kami sangat concern tentang perlunya pemerintah memperhatikan dan mulai mementingkan pembahasan tentang keseriusan meningkatkan kesejahteraan anggota TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Bagi kalangan luas, barangkali tidak merasakan bagaimana pahit getirnya hidup sebagai aparat TNI, POLRI atau Kejaksaan dengan tingkat kesejahteraan yang sangat minim.

Dengan dalih bahwa kemampuan negara masih sangat terbatas, negara seakan memaksa para abdi negara ini untuk NRIMO atas nasib mereka yang sangat mengenaskan.

Tingginya harga-harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, biaya sekolah anak, ongkos berobat, anggaran hiburan untuk keluarga ( khususnya anak-anak), semuanya ini tidak mengenal istilah NRIMO dan KOMPROMI terhadap keterbatasan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Terutama para abdi negara yang mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Gaji para anggota TNI, POLRI dan KEJAKSAAN ini di tingkat bawah ( take home pay ) hanya sekitar Rp. 1 sampai 2 juta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak perlu “kebakaran jenggot” alias marah besar tentang keluar masuknya Gayus Tambunan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua.

Barangkali karena segan, takut dan tetap menjunjung tinggi prinsip EWUH PAKEWUH maka fakta tentang bagaimana perilaku besan presiden (Aulia Pohan) saat masih ditahan di Rutan Mako Brimob ini tidak dibocorkan.

Foto: Jenderal Timur Pradopo diambil sumpahnya di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi Kapolri yang baru di Istana Merdeka ( 22/10/2010)

Kini, semua dikembalikan kepada Kapolri yang baru Jenderal Timur Pradopo.

Beliau harus mampu secara tegas melakukan pembenahan di dalam internal Mabes Polri.

Tidak berarti karena gaji anggota kepolisian sangat amat rendah maka masalah moralitas dan integritas dikorbankan demi lembaran-lembaran uang.

Pengabdian memang tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Pengabdian para anggota kepolisian memang patut diacungi jempol tetapi jagalah moralitas dan integritas.

Kapolri harus memerintahkan Wakapolri Komjen. Jusuf Manggabarani untuk “mengikuti” secara dekat proses pembenahan internal secara radikal.

Ada apa dengan Densus 88 Anti Teror Polri yang tidak melaporkan hasil penyadapan mereka secara informal kepada pimpinan tertinggi jika dari kecanggihan teknologi sudah dideteksi bahwa tahanan kelas kakap bisa 68 kali keluar masuk dari Rutan Mako Brimob yang dianggap layak menjadi penjara bagi para tersangka TERORIS.

Berdasarkan RESTRUKTURISASI maka posisi Densus 88 Anti Teror berada lansgung di bawah Kapolri.

Maka Densus 88 Anti teror, WAJIB HUKUMNYA tunduk, patuh, loyal dan sepenuhnya memberikan laporan yang transparan tentang apapun juga yang diketahui oleh Densus 88 Anti Teror Polri.

Hormati pimpinan tertinggi yang kini sudah berganti di dalam INSTITUSI POLRI.

Dan jangan ada siapapun juga didalam internal Polri ( termasuk barangkali perwira tinggi Polri yang bertugas di luar institusi Polri tetapi masih bisa mengakses teknologi Tim Anti Teror Polri), yang berkeinginan mempermalukan Jenderal Timur Pradopo.

Begitu juga dengan Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung DARMONO.

Kejaksaan Agung juga harus melakukan introspeksi diri sebab kaburnya Gayus dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Bandara untuk terbang ke Bali adalah saat berada dalam pengawasan Tim JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU).

Secara fisik, proses persidangan yang dijalani Gayus yaitu urusan antar jemput para terdakwa dari lokasi rutan ke pengadilan ( PP ) ada di tangan para JAKSA.

Mengapa “baik hati” sekali kalangan JAKSA yang ada di ring satu Gayus Halomoan Tambunan dalam tragedi “WESTIN” ini ?

Peran JAKSA kurang disorot media karena semua sedang fokus menghantam POLRI secara institusi.

Padahal bobot kesalahan yang paling besar dalam urusan tragedi “WESTIN” ini ada di tangan JAKSA, bukan POLISI.

Walaupun misalnya polisi mengizinkan tetapi kalau JAKSA yang ada di ring satu GAYUS saat dalam perjalanan pulang dari Pengadilan (yang harusnya langsung kembali ke Rutan Mako Brimob), mengapa justru Tuan Muda Gayus diantar dan dibiarkan melenggang kangkung ke tempat manapun yang mau dia datangi.

Hei JAKSA, bobot kesalahan terbesar dan terberat dalam kasus WESTIN ini ada di tangan kalian.

Foto : Slogan Ditjen Pajak, “APA KATA DUNIA, HARE GENE TAK BAYAR PAJAK ?” tetapi ternyata pegawai Pajak sendiri menjadi terdakwa kasus mafia pajak yang paling kontroversial

Dan khusus untuk Gayus Halomoan Tambunan.

Mengikuti gaya bicara orang Medan, yang bisa dikatakan kepada terdakwa kasus mafia pajak ini adalah :

“BANYAK KALI CAKAP KAU, GAYUS !”

Kau tak perlu menyeret-nyeret nama para tahanan lain.

Berkacalah pada dirimu sendiri.

Jangan gunakan lagi kata atau istilah “SEMUA (TAHANAN)” bisa keluar masuk dari rutan dengan budaya setor-menyetor uang.

Mantan Kapolri Rusdiharjo dan Mantan Deputi Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen Muchdi Pr saja pernah ditahan di Mako Brimob, Kepala Dua.

KATAKAMI.COM berulang kali masuk ke dalam Rutan Mako Brimob selama berbulan-bulan pada periode tahun 2008 untuk melakukan investigasi dalam kasus suap mantan jaksa Urip Tri Gunawan.

Kami tahu persis bahwa Mantan Kapolri Rusdiharjo dan Mayjen. Muchdi Pr tertib untuk tetap berada didalam tahanan.

Keduanya bahkan selalu rutin melaksanakan ibadah sholat jumat bersama di Mesjid yang ada di Mako Brimob ( dengan dikawal oleh petugas bersenjata ).

Memang masing-masing tahanan akan merasa stres bila dikurung dalam penjara.

Itu sebabnya, pernah pada suatu ketika ( di tahun 2008 ) ada seorang tahanan KPK yang sedang ditahan di Rutan Mako Brimob keluar di siang bolong untuk lari di lapangan dengan menggunakan busana olahraga lengkap dan sepatu olahraga.

Yang dimaksud oleh Gayus Halomoan Tambunan bahwa Komjen. Susno Duadji dan Kombes Wiliardi Wizard juga “keluar masuk” tahanan, jangan juga disalah-artikan.

Yang namanya atasan, komandan atau senior, di institusi manapun pasti akan sangat murah hati pada anggota atau bawahan mereka.

Sepanjang yang kami ketahui, patut dapat diduga Komjen Susno Duadji dan Kombes Wiliardi Wizard “dibiarkan” pulang ke rumah pribadi mereka adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis terkait “keharmonisan keluarga”.

Dengan situasi dan kondisi dimana masing-masing ruangan / sel yang telah terpasang dengan kamera pemantau serta alat penyadap, apakah tega para petugas penjaga di Rutan itu membiarkan para “komandan” haus kasih sayang isteri mereka ?

Dan apakah mereka tega membiarkan para “komandan” bermesraan pada pasangan mereka terpantau dan terekam di kamera dari sekian banyak elemen yang berkepentingan untuk memasang peralatan teknologi pemantau mereka disana ?

Jadi sekali lagi, yang paling tepat untuk disampaikan kepada mantan pegawai Ditjen. Pajak yang sangat kontroversial ini adalah :

“BANYAK KALI CAKAP KAU, GAYUS !”

Kau tak perlu terus menerus memojokkan institusi POLRI dan KEJAKSAAN.

Jangan karena kau merasa memiliki banyak uang maka kau bisa membeli (untuk merusak) moralitas dan integritas dari aparat penegak hukum di negeri ini.

Atau jangan-jangan, Gayus Halomoan Tambunan ini paling cocok kalau ditahan di LP Batu, Nusa Kambangan ( tempat dulu terpidana kasus terorisme AMROZI CS ditahan).

Pertimbangkanlah mengirim Gayus ke Nusa Kambangan sana.

Daripada terus menerus bikin onar yang sangat murahan dan kotor !

(MS)

Categories

%d bloggers like this: