Tirulah Presiden Rusia, SBY Perhatikan Dong Perumahan TNI, POLRI & Kejaksaan

Russia's President Dmitry Medvedev

Dimuat juga di KATAKAMI.COM dan INDONESIAKATAKAMI.BLOGSPOT.COM

Wakapolri Komjen. Jusuf Manggabarani : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran

Jakarta 13/1/2011 (KATAKAMI) —  Bagi pengguna jejaring sosial TWITTER, kecepatan memperoleh informasi kelas dunia akan sangat cepat dan mudah sekali diperoleh.

Itulah yang terjadi pada hari Rabu ( 12/1/2011) kemarin, saat Presiden Rusia Dmitry Medvedev memuat informasi gambar terbaru di salah satu akun TWITTER dirinya bahwa ia baru saja mengunjungi perumahan bagi militer Rusia yang sedang dibangun.

KREMLINRUSSIA_E :   Dmitry Medvedev has inspected the construction of housing for military personnel in Podolsk outside Moscow http://twitpic.com/3pd2ux

Presiden Rusia Dmitry Medvedev didampingi Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov sedang melakukan peninjauan terharap pembangunan perumahan bagi militer Rusia di wilayah Podolsk ( Moscow), 12 Januari 2011. Foto inilah yang dirilis oleh Kantor Kepresidenan Rusia lewat jejaring sosial TWITTER

Dan itu bukan kunjungan Medvedev yang pertama untuk urusan militernya.

Yang ingin dibahas disini, betapa besarnya perbedaan “TAKDIR” antara prajurit MILITER di Rusia dan Indonesia.

Yang lebih menyedihkan lagi, di tanah air Indonesia ini tak cuma TNI yang sengsara dalam masalah perumahan. Kesengsaraan dan keterbatasan ( yang benar-benar sangat terbatas) di bidang perumahan ini juga dialami oleh POLRI & KEJAKSAAN.

Ya betul bahwa negara kita masih memiliki keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kesejahteraan para prajurit TNI, POLRI dan Kejaksaan.

Itulah sebabnya mulai tahun 2011 ini, ada kebijakan terbaru dari Pemerintah dengan dikeluarkannya sebuah jalan keluar atau solusi untuk masalah kesejahteraan yaitu RENUMERASI.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan KEBIJAKAN KENAIKAN PENDAPATAN RENUMERASI.

Lewat RENUMERASI ini, akan diperoleh peningkatan pendapatan sesuai dengan porsi dan prestasi kerja mereka masing-masing.

Tapi, cukupkah hanya sebatas mengeluarkan kebijakan RENUMERASI ?

Titik fokus pada pembahasan dalam tulisan ini adalah masalah PERUMAHAN.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia ini, prajurit TNI sangat amat malang nasibnya untuk urusan perumahan.

Tak cuma prajurit TNI, tetapi anggota Kepolisian (POLRI) dan Kejaksaan juga bernasib sama.

Antara prajurit TNI,POLRI dan KEJAKSAAN untuk urusan perumahan bagi anggota-anggota mereka, sangat memprihatinkan sekali nasibnya.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev didampingi Menteri Pertahanan Anatoly Serdyukov saat melakukan inspeksi pembangunan perumahan bagi prajurit militer Rusia di Podolsk ( 12/1/2011)

Sehingga ketika Presiden Rusia Dmitry Medvedev menunjukkan foto tentang kunjungannya untuk melakukan inspeksi pembangunan perumahan prajurit militer di negaranya, perasaan kita sebagai anak bangsa Indonesia menjadi sangat sedih sekali.

Betapa kasihannya prajurit di negara kita ini.

Salah satu bentuk permasalahan seputar perumahan prajurit TNI di Indonesia ini juga sangat unik yaitu banyak perumahan yang masih terus dihuni oleh penghuni-penghuni lama.

Bahkan bisa sampai belasan atau puluhan tahun masih mendiami perumahan dinas yang disediakan institusi.

Dan mari, kita telusuri gambaran singkat tentang situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di jajaran TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Khusus untuk TNI, ilustrasi yang dikemukakan disini tidak bisa menjadi acuan tentang situasi dan kondisi dari masalah perumahan dalam institusi TNI secara keseluruhan.

Sebab contoh yang akan kami sampaikan disini hanya fokus pada KOPASSUS.

DOKUMENTASI FOTO : Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus (kiri), bertindak sebagai Inspektur Upacara pada upacara serah terima jabatan Wadanjen Kopassus, dari Brigjen TNI Nugroho Widyoutomo (tengah), kepada Brigjen TNI Agus Sutomo (kanan), di Gedung Balai Komando Makopassus, Kamis (21/10/2010)

Lewat percakapan dengan KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011) di Jakarta, Brigjen TNI Agus Sutomo selaku Wakil Komandan Jenderal Kopassus mengemukakan bahwa hampir seluruhnya prajurit Kopassus di Indonesia dapat tertampung di perumahan dinas yang disediakan Markas Kopassus.

“Syukur Alhamdulilah, anggoata Kopassus itu dapat ditampung semua di rumah-rumah dinas. Memang ada satu atau dua orang yang meminta izin dari kami bahwa mereka ingin tinggal diluar komplek perumahan Kopassus. Biasanya karena mereka ingin tinggal bersama mertua. Kami izinkan. Tetapi secara keseluruhan, semua anggota Kopassus itu tinggal di perumahan dinas” kata Agus Sutomo.

Menurut mantan Komandan Group A Paspampres ini, Kopassus menyadari keterbatasan negara memenuhi kebutuhan perumahan bagi prajurit Kopassus sehingga para pimpinan di Kopasssus yang berinisiatif untuk memberikan perhatian dan bantuan besar untuk masalah perumahan ini.

“Untungnya di Kopassus ini, kami selalu mendapatkan warisan dari para pimpinan sebelumnya yang rata- rata meninggalkan warisan perumahan bagi prajurit. Misalnya Pak Edhie ( Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo, redaksi). Semasa beliau menjadi Danjen Kopassus, beliau membangun rumah susun sederhana untuk prajurit Kopassus di dalam komplek Cijantung ini. Begitu juga mantan-mantan Danjen Kopassus yang lain. Semua meninggalkan warisan perumahan untuk prajurit Kopassus” lanjut Agus Sutomo.

Danjen Kopassus. Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus

Agus Sutomo menjelaskan bahwa para mantan Danjen Kopassus ( termasuk Danjen Kopassus saat ini ) sering melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi perumahan prajurit.

“Itu sebabnya para pimpinan mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya. Sedikit demi sedikit kalau ada rezeki, perumahan-perumahan yang sudah rusak akan diperbaiki. Malah saat ini Danjen Kopassus memberikan bantuan Rp. 5 juta untuk masing-masing perumahan prajurit di Group 1 Serang. Uang bantuan itu dapat mereka gunakan untuk memperbaiki perumahan yang mereka huni saat ini. Sedapat mungkin, Kopassus tidak akan pernah membebani prajurit untuk masalah perumahan atau anggaran apapun guna memperbaiki perumahan tempat mereka tinggal” ungkap Agus Sutomo.

Menurut Agus Sutomo, pimpinannya saat ini yaitu Danjen Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus telah mengeluarkan 5 perintah harian untuk seluruh prajurit Kopassus yaitu :

1. Tugas-tugas operasi harus berhasil dilaksanakan.

2  Tugas-tugas pertandingan atau perlombaan, baik olahraga umum atau militer, harus dapat dijuarai.

3. Tugas-tugas latihan atau pendidikan, harus mencapai tujuan dan sasarannya.

4. Setiap pelaksanaan tugas, baik dalam pelaksaaan operasi, latihan dan pendidikan, harus 0 (nol) kecelakaan atau zero accident.

5. Tidak boleh melakukan pelanggaran apapun dalam seluruh pelaksanaan tugas-tugas secara keseluruhan.

Kalau mencermati uraian Wadanjen Kopassus ini, tentu kita harus memberikan apresiasi kepada para pimpinan di Kopassus. Besarnya tanggung jawab dan kepedulian mereka terhadap nasib dan kesejahteraan prajuritnya, patut diacungi jempol.

Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan nasib TNI yang lain ( di luar Kopassus ) ?

Apakah para pimpinan memiliki tingkat kepedulian yang sama besarnya ?

Dan kalaupun mereka memilik tingkat kepedulian yang sama besar, apakah Pemerintah Indonesia tidak malu karena sampai detik ini tetap tidak bisa menanggulangi masalah perumahan prajurit TNI ( termasuk masalah perumahan POLRI dan KEJAKSAAN ) ?

Apalagi Presiden SBY sedang menjalankan masa kedua kekuasaannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo

Apakah nanti seorang Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak merasa malu bila dicatat dalam lembaran sejarah bahwa dalam 2 periode kekuasaannya, ia tidak memberikan kontribusi apapun untuk menolong para abdi negara ?

Kalau tadi dari pihak Kopassus, bagaimana dengan pihak POLRI ?

Lewat percakapan dengan KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011) di Jakarta, Irjen. Polisi Anton Bachrul Alam selaku Kepala Divisi Humas POLRI menegaskan bahwa tidak semua anggota kepolisian yang beruntung mendapat jatah rumah dinas.

“Sudah beberapa tahun terakhir ini, POLRI memang tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk membangun perumahan dinas bagi anggota kepolisian. Di kepolisian, yang bernasib baik maka dia bisa mendapatkan jatah rumah dinas. Tetapi tidak semua bisa seberuntung itu karena rumah dinas di jajaran kepolisian sangat terbatas jumlahnya. Sehingga banyak anggota kepolisian yang terpaksa kos, mengontrak rumah atau menumpang di rumah temannya” kata Anton Bachrul Alam.

Menurut Anton, anggaran dari Pemerintah lebih difokuskan pada anggota operasional yang berguna dan dirasakan langsung untuk masyarakat.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Marwan Effendy : "Banyak jaksa-jaksa yang terpaksa tinggal di rumah-rumah kos dekat kantor karena Kejaksaan tidak memiliki perumahan bagi para jaksa"

Nasib dari anggota kepolisian dalam sektor perumahan ini juga dialami oleh para JAKSA di Indonesia.

Dalam istilah anak gaul, BETI alias beda-beda tipis nasib dari anggota kepolisian yang tak tertampung dan tak mendapatkan fasilitas perumahan.

Dihubungi oleh KATAKAMI.COM, Kamis (13/1/2011), Marwan Effendy selaku Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mengemukakan bahwa sangat besar jumlah jaksa-jaksa yang tidak mendapatkan fasilitas perumahan.

“Kejaksaan sebenarnya memiliki perumahan dinas tetapi hampir seluruhnya masih dihuni oleh penghuni-penghuni yang lama. Mereka tidak mau pindah. Dan kamipun tidak enak kalau harus mengusir mereka. Jadi untuk mengantisipasi itu, jaksa-jaksa yang tidak mendapatkan fasilitas perumahan terpaksa kos di rumah-rumah yang letaknya tidak jauh dari kantor-kantor Kejaksaan” kata Marwan Effendy.

Menurutnya, Kejaksaan Agung sebenarnya berkeinginan kuat untuk bisa menyediakan perumahan ini bagi para jaksa tetapi terkendala pada masalah anggaran.

“Kami sudah mengajukan permohonan sebenarnya untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, rumah-rumah sitaan dijadikan perumahan untuk para jaksa. Tetapi belum bisa terelisasi. Kami tidak mendapatkan izin untuk melakukan itu. Salah satu penyebabnya karena rumah-rumah sitaan itu belum dilelang” lanjut Marwan Effendy.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (duduk), Kapolri Jenderal Timur Pradopo (tengah) dan Jaksa Agung Basrief Arief sedang berbincang sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan ( 20/12/2010)

Sekarang yang dimintai tanggung-jawabnya adalah Pemerintah Indonesia.

Sampai kapan Pemerintah mau “bersembunyi” di balik alasan-alasan klise bahwa kemampuan keuangan negara sangat terbatas sekali sehingga sampai detik ini tidak mampu memenuhi tingkat kesejahteraan abdi-abdi negaranya para institusi TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Kasihan betul Indonesia ini, uang yang begitu banyak justru dinikmati oleh para koruptor dan jaringan-jaringan mafia yang bisa memperbudak aparat-aparat di berbagai instansi untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh para koruptor dan mafia-mafia tadi.

Sementara para abdi negara kita, hidup dalam kepahitan dan kegetiran yang berkepanjangan.

Mereka ( para abdi negara dari institusi TNI, POLRI dan KEJAKSAAN yang bergaji minim ), entah harus mengatakan apa kepada isteri dan anak-anak mereka tentang tidak sepadannya pengorbanan dan kerja keras sebagai abdi negara di tanah air tercinta ini.

Eh SBY, bukankah seharusnya anda malu sama Presiden Rusia yang terus konsisten memperhatikan kesejahteraan (terutama masalah perumahan) bagi prajurit militer mereka ?

Lakukan dong hal yang sama !

Tidak ada salahnya meniru sesuatu yang memang baik !

Perhatikanlah masalah perumahan bagi aparat TNI, POLRI dan KEJAKSAAN.

Dan kalau ada waktu luang dalam agenda harian Presiden SBY, coba diperiksa kembali bahwa bantuan pemerintah untuk masalah perumahan kepada TNI dan POLRI diberikan terakhir kali pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dan anda SBY, apa bantuan anda sebagai Kepala Negara untuk masalah perumahan ?

Anda punya anak, punya menantu dan punya cucu, tentu mereka semua ingin anda bahagiakan.

Begitu juga dengan prajurit-purajurit TNI dan anggota Kepolisian (termasuk pada jaksa) di Indonesia ini.

Jangan wajibkan mereka mengabdi kepada bangsa dan negara tetapi kepedulian negara sangat kecil pada masalah kesejahteraan mereka.

Tidak cukup hanya RENUMERASI.

Bantu mereka dalam masalah perumahan karena itu memang merupakan TANGGUNG-JAWAB penuh dari Pemerintah.

(MS)

Mencermati Mutasi Di Era Kapolri Timur Pradopo, Lanjut Jenderal !

Dimuat juga di INDONESIAKATAKAMI.BLOGSPOT.COM

 

Jakarta 19/12/2010 (KATAKAMI) — Setelah dilantik di Istana Negara tanggal 22 Oktober 2010 dan dilanjutkan dengan upacara serah terima jabatan tanggal 27 Oktober 2010, Kapolri (baru) Jenderal Timur Pradopo mulai melakukan mutasi didalam internal Polri.

Berdasarkan surat telegram Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dengan nomor STR/ 1170 /XII/ 2010, Polri mengganti empat perwira tinggi yaitu antara lain Kepala Polda Aceh Irjen Fajar Prihantoro yang selanjutnya akan menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan.

Posisi inilah yang kosong sekitar satu bulan setelah Timur Pradopo menjabat Kepala Polri.

Posisi Kapolda Aceh akan dijabat Irjen Iskandar Hasan yang saat ini menjabat Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

Lalu posisi Iskandar akan digantikan Irjen Anton Bachrul Alam yang saat ini menjabat staf ahli Kapolri Bidang Sosial dan Ekonomi.

Posisi Anton akan digantikan oleh Irjen Alex Bambang Riatmodjo yang saat ini menjabat staf ahli Kapolri. “Serah terima jabatan kemungkinan pekan depan,” kata Boy di Mabes Polri, Jumat (17/12/2010).

Jenderal Timur Pradopo (kiri) mendapat ucapan selamat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono seusai pelantikan di Istana Negara ( 22 Oktober 2010)

Seperti pepatah mengatakan, “Semakin tinggi pohon menjulang, maka semakin kencang juga angin akan menerpa”.

Kritikan mulai bermunculan pasca keluarnya Telegram Rahasia seputar mutasi di tubuh Polri.

Neta S. Pane selaku Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengecam mutasi ini karena dianggap melakukan diskriminasi yaitu hanya menguntungkan serta memberi keistimewaan kepada para perwira tinggi seangkatan Timur yaitu dari (lulusan Akpol) tahun 1978 dan orang-orang yang dinilai dekat dengan Timur.

“Ini kelihatan Pak Timur mulai mengangkat Angkatan 78 saja. Jadi orang-orangnya dia yang ditempatkan di posisi-posisi strategis. Harusnya kan tidak boleh begitu” kata Neta S. Pane kepada KATAKAMI.COM dalam perbincangan di hari Sabtu (18/12/2010) di Jakarta.

Neta juga mengecam penempatan Anton Bachrul Alam sebagai Kepala Divisi Humas Polri untuk menggantikan posisi Irjen. Iskandar Hasan yang selanjutnya akan ditempatkan sebagai Kapolda Aceh.

“Pak Anton Bachrul Alam itu pernah jadi Kapolda Jawa Timur. Jadi kalau dia diangkat jadi Kadiv Humas, itu namanya turun pangkat dong. Lalu Kapolda Aceh yang sekarang diangkat jadi  Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Pak Fajar itu belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk menempati posisi itu. Lalu Iskandar Hasan, dia jadi Kadiv Humas saja baru sebenar dan tidak ada prestasi yang bagus tapi sudah diangkat jadi Kapolda Aceh” lanjut Neta S. Pane.

Neta juga ingin mengingatkan Kapolri yang baru bahwa sudah saatnya pimpinan Polri menertibkan jabatan-jabatan rangkap yang selama ini “dilakukan dan dibenarkan” oleh Kapolri sebelumnya.

“Ada informasi Jenderal BHD mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat Komisaris Jenderal Gories Mere sebagai penasehat ahli Kapolri untuk urusan penanganan terorisme. Polri jangan lupa bahwa berdasarkan UU Kepolisian, setiap anggota Polri dilarang keras melakukan jabatan rangkap. Gories Mere itu sudah mau 5 tahun menjadi Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional. Menjabat sampai selama itu saja, sudah perlu dipertanyakan. Apalagi kalau nanti dia tetap dipertahankan sebagai penasehat ahli Kapolri. Pejabat macam itu, posisinya di BNN tetapi kerjanya hanya di Densus 88 Anti Teror. Tolong ditulis ya oleh KATAKAMI, jabatan rangkap itu melanggar Undang Undang Kepolisian” ungkap Neta.

Neta mendesak Kapolri Timur Pradopo agar mencabut dan tidak melanjutkan surat keputusan yang ditanda-tangani Jenderal Bambang Hendarso Danuri sebagai Polri harus tetap konsisten melakukan  tugas-tugasnya sesuai ketentuan hukum dan Undang Undang yang berlaku.

Sejumlah kritikan ini tak perludianggap sebagai sesuatu yang merupakan refleksi ketidak-sukaan LSM yang fokus menyoroti kinerja dan perfoma dari Kepolisian Indonesia.

Justru kritikan demi kritikan harus diterima dengan lapang dada untuk menjadi masukan positif sebab setiap kritikan yang bersifat konstruktif adalah wujud dari kecintaan Indonesia kepada institusi Polri.

Tetapi semua pihak juga harus memberi waktu, kesempatan dan kepercayaan bagi Kapolri Timur Pradopo untuk membenahi institusinya.

Usia jabatannya masih sangat baru.

Pekan depan, Timur baru genap 2 bulan menjabat sebagai Kapolri atau Tri Brata 1.

Biarkan ia melakukan konsolidasi ke dalam internal Polri.

Yang mungkin menarik untuk dicermati disini adalah apakah benar Timur sengaja “memasang” orang-orang terdekatnya untuk menjadi pejabat-pejabat utama di lingkungan Mabes Polri ?

Sepertinya asumsi ini agak sulit diterima sebab dalam urusan pengangkatan dan penempatan pejabat-pejabat di level apapun dalam institusi Polri, Kapolri tidak dibenarkan melakukan perintah atau komando yang sifatnya “top down” dengan gaya otoriter.

Wakapolri Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani yang bertugas juga sebagai Ketua Tim WANJAK (Dewan Kepangkatan) Polri

Wakapolri Jusuf Manggabarani : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran

Banyak Kali Cakap Kau Gayus, Jangan Pojokkan Institusi Polri & Kejaksaan

Ada rapat WANJAK (Dewan Kepangkatan) yang diketuai oleh WAKAPOLRI.

Tim WANJAK ini sendiri beranggotakan sejumlah pejabat penting yaitu Inspektur Jenderal (Irwasum) Polri, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Kapolri adalah “pintu terakhir” yang hanya bertugas mengesahkan keputusan dari hasil rapat WANJAK tentang mutasi apapun didalam internal Polri.

Dan sebagai Kapolri yang baru, sangat wajar jika Timur Pradopo mencari dan menempatkan personil Polri yang dinilainya dapat dipercaya untuk mengemban tugas-tugas penting untuk membantu pimpinan tertinggi di dalam institusi Polri.

Faktor kepercayaan (TRUST) adalah faktor mutlak yang membantu seorang pimpinan setingkat Kapolri untuk dapat bekerja maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas negara  yang begitu berat.

Faktor kepercayaan (TRUST) adalah sesuatu yang tak boleh disia-siakan oleh siapapun didalam institusi Polri, jika memang ia mendapatkan itu dari Sang Pimpinan.

Bila seorang Kapolri bekerja di sekeliling orang-orang yang sudah ia kenal secara baik maka sistem dan suasana kerja akan menjadi lebih nyaman.

Timur, sosok yang pendiam dan tenang ini, pasti sudah sangat memahami bahwa harapan masyarakat begitu tinggi kepada dirinya untuk membenahi Polri.

Irjen Anton Bacrul Alam yang kini akan menempati posisi barunya sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri

Dalam era kepemimpinannya, ia memilih seorang “JURUBICARA” yang kawakan dalam bidang Kehumasan.

Anton Bachrul Alam adalah “orang lama” di lingkungan Humas Polri.

Pada era kepemimpinan Kapolri Jenderal Sutanto, Anton pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Divisi Humas Polri,

Anton memiliki kemampuan bahasa asing yang sangat baik dan bisa dengan sangat baik menyampaikan informasi atau keterangan-keterangan yang berisi kebijakan institusinya.

Anton sudah mengenal dan dikenal secara baik oleh kalangan pers di tataran nasional dan daerah.

Sehingga, sangat masuk di akal mengapa figur Anton yang dipilih menjadi Kepala Divisi Humas Polri di era kepemimpinan Timur Pradopo.

Hanya saja, Anton harus mendengar kritikan dari pihak manapun yang menganggapnya telah “berubah”.

Neta S. Pane dari Indonesia Police Watch misalnya, ia menilai Anton yang sekarang sudah menjadi sangat “fanatik” dan cenderung ekstrim dalam menjalankan ajaran agama Islam.

Kritikan ini tentu sebuah masukan yang bertujuan baik.

Sebab sebagai Kepala Divisi Humas Polri, Anton harus menjadi bisa menjadi Humas atau SPOKESPERSON bagi institusi Kepolisian yang harus bisa sama dekat dan sama jauh dengan semua elemen di Indonesia.

Posisi SPOKESPERSON juga harus bisa berpenampilan sebagai polisi yang profesional dimata dunia internasioal yang akan terus meningkatkan kerjasamanya dengan MABES POLRI.

Dan kalau mau berbicara tentang nilai-nilai keagamaan yang matang, contoh yang sangat jelas di lingkungan kepolisian adalah Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani.

Ia sangat “Islam” tetapi dalam konteks yang sungguh Islami dalam sikap dan pemikiran.

Ia sangat “Islam” tetapi tidak pernah menunjukkan secara ekstrim ke-Islam-an dirinya secara fisik dalam penampilan sehari-hari.

Ia sangat “Islam” tetapi ketika dirinya ditanya oleh anggota Paskibraka yang datang berkunjung ke Mabes Polri bulan Agustus 2010 lalu (apakah boleh polwan berjilbab di semua Polda ? ), Komjen Jusuf Manggabarani menjawab dengan sangat bijak bahwa POLRI tidak melarang setiap anggota Polda memakai jilbab tetapi hanya ada satu Polda yang diizinkan menerapkan kebijakan ini yaitu POLDA ACEH.

Jadi, yang dapat disampaikan disini kepada Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam, “WELCOME BACK, GENERAL !”.

Selamat datang kembali di ibukota dan selamat bertugas !

Ditambah lagi, Anton pun akan dibantu oleh salah seorang jurubicara terbaik yang pernah bertugas di Polda Metro Jaya yaitu Kombes Boy Rafli Amar yang kini menjadi Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo

Kapolri Timur Pradopo harus terus didukung oleh semua pihak agar ia bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik, profesional, proporsional dan penuh integritas.

Biarkanlah ia didampingi oleh para perwira menengah dan perwira tinggi bisa dipercaya untuk membantu tugas-tugasnya sebagai Pimpinan POLRI.

Walau demikian, Kapolri tidak boleh melakukan diskriminasi dalam kebijakan-kebijakannya.

Kapolri juga harus sangat tegas menindak bila memang ada sesuatu atau seseorang yang patut dapat diduga merupakan pelanggaran atau pemyimpangan didalam internal Polri.

Kapolri juga harus membuat formula pengawasan yang sangat ketat dalam pelaksanaan RENUMERASI POLRI agar jangan ada polisi-polisi yang sengaja melakukan aksi operasi tidak pada tempatnya hanya demi mendapatkan renumerasi.

Ingatlah bahwa POLRI begitu sangat disorot oleh semua pihak sehingga seorang Kapolri harus menyadari bahwa harapan dan kepercayaan dari rakyat Indonesia tidak boleh dilukai.

Pepatah memang mengatakan, “Semakin tinggi pohon menjulang maka semakin kencang juga angin menerpa”.

Tapi sebaiknya biarkanlah POHON itu tetap menjulang tinggi di posisinya dan sang angin yang bertiup dari arah manapun, diharapkan bertiup sepoi-sepoi agar mendatangkan kesejukan dan suasana yang baik.

Jadi, lanjut Jenderal !

Lakukan saja, apapun yang dinilai Kapolri memang baik untuk dilakukan demi kebaikan semua pihak.

Laksanakanlah AMANAH ini

dengan satu tekat bahwa kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia harus ditempatkan diatas kepentingan pribadi dan kelompok.

Lanjutkanlah juga reformasi birokrasi di tubuh Polri dan bersihkan yang memang perlu dibersihkan didalam internal Polri.

(MS)

Wakapolri Jusuf Manggabarani : Walau Gaji Sederhana, Polri Jangan Lakukan Pelanggaran

Wakapolri Komjen. Polisi Jusuf Manggabarani

WAWANCARA EKSKUSIF

Dimuat juga di KATAKAMI.COM dan KATAKAMI.BLOGSPOT.COM

Banyak Kali Cakap Kau Gayus, Jangan Pojokkan Institusi Polri & Kejaksaan

Jakarta 17/11/2010 (KATAKAMI) — Mabes Polri kembali mendapat sorotan tajam dari masyarakat Indonesia pasca terkuaknya sebuah fakta yang sangat tidak lazim yaitu terdakwa kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan ( yang notabene sedang ditahan di Rutan Cipinang Cabang Mako Brimob (Kelapa Dua, Depok) ternyata bisa plesiran ke Bali untuk menonton pertandingan tenis internasional.

Untuk membicarakan masalah tersebut, disela-sela pelaksanaan sholat Ied Idul Adha dari jajaran Polri di Lapangan Bhayangkara Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan, KATAKAMI.COM mendapatkan kesempatan untuk melakukan WAWANCARA EKSKLUSIF dengan Wakapolri Komjen. Polisi Jusuf Manggabarani pada hari Rabu (17/11/2010) siang.

Dan inilah hasil WAWANCARA EKSKLUSIF kami :

KATAKAMI  (K) : Selamat Hari Idul Adha, Pak Wakapolri. Mengenai kasus Gayus Tambunan, masyarakat kecewa pada Polri karena tahanan kelas kakap seperti Gayus bisa keluar masuk seenaknya dari Rutan Brimob. Bagaimana tanggapan dari Pak Wakapolri ?

JUSUF MANGGABARANI (JM) : Jadi semua kritikan yang disampaikan kepada kami adalah wujud dari perhatian dari seluruh masyarakat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memang Polri dituntut untuk bekerja dalam koridor Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Artinya, harus bisa bekerja sesuai dengan aturan tetapi dalam koridor Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Sehingga Polri tidak bisa dipukul rata. Dalam kasus ini ada pertanggung-jawaban hukum yang harus dipertanggung-jawabkan oleh masing-masing anggota yang lalai dalam tugas. Pertanggung-jawaban itu harus dipertanggung-jawabkan oleh bersangkutan. Tidak mungkin Kapolri pergi ke tahanan dan ikut menjaga disana. Tidak mungkin juga Kapolri menghubungi masing-masing tahanan untuk bertanya kepada mereka, dimana kau sekarang ?

Jadi ada pertanggung-jawaban berdasarkan tatanan yang ada.

(K) : Baiklah kalau misalnya alasan dari Polri seperti itu. Tetapi pada faktanya, seseorang yang sedang disorot oleh publik karena kasus yang sangat kontroversial seputar mafia pajak ternyata bisa keluar masuk sampai 68 kali dari rutan yang dijaga oleh polisi. Bagaimana tanggapan Bapak ?

(JM) : Begini ya, kami adalah orang pertama yang akan menyatakan tidak setuju jika terjadi penyalah-gunaan wewenang yang menyalahi aturan hukum yang berlaku. Jadi jangan bilang bahwa Bapak Kapolri dan kami semua di Polri ini setuju dengan tingkah laku mereka. Kami adalah orang pertama yang paling tidak setuju !

(K) :  Oke, kalau memang benar para pimpinan di Mabes Polri memang tidak setuju kalau ada anggota yang menyalah-gunakan wewenang sehingga seorang tahanan semacam Gayus Tambunan bisa keluar masuk sampai 68 kali, apa tindakan tegas yang akan dilakukan sebagai pembenahan ke dalam internal Polri sendiri ?

(JM) : Kami ingatkan kepada anggota-anggota yang sudah berani melakukan tindakan yang sejauh itu, mereka harus siap mempertanggung-jawabkannya. Berani berbuat maka harus berani bertanggung-jawab. Sebab dalam melaksanakan tugas, ada aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi. Jadi, siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus siap mempertanggung-jawabkannya secara pidana. Dan harus bertanggung-jawab secara profesi.

( Catatan Redaksi : Seluruh petugas Rutan yang terlibat dalam kasus keluar-masuk Gayus Tambunan dari dalam rutan, saat ini diperiksa secara marathon oleh Tim Gabungan yaitu dari Reserse atau Bareskrim dan Divisi Propam atau Profesi & Pengamanan ).

(K) : Kebetulan, KATAKAMI.COM yang berulang-ulang kali menanyakan kepada pimpinan di Polri tentang rendahnya tingkat kesejahteraan dari para anggota Polri. Apakah para di Polri ini menyadari bahwa rendahnya gaji dari para anggota Polri yang membuat mereka menjadi rentan terhadap aksi suap. Contohnya ya dalam kasus Gayus Tambunan ini. Bisa kasih tanggapan Pak Wakapolri ?

(JM) : Tidak begitu. Jangan diartikan seperti itu. Keterbatasan dalam masalah kesejahteraan, jangan diidentikkan dengan pelanggaran. Semua anggota Polri harus memiliki ketabahan atas apa yang menjadi konsekuensi dari tugasnya.  Seperti makna dalam perayaan Idul kurban ini. Jadi Polri harus memiliki ketabahan kita dalam melaksanakan tugas dalam koridor Rahmatullahi Wa Barakatuh.

Jadi kami sebagai pimpinan di Polri perlu mengingatkan kepada semua anggota Polri, jangan karena kita mempunyai gaji yang sangat sederhana, gaji yang sederhana itupun bukan berarti tidak cukup, jangan dijadikan gaji yang sederhana itu sebagai pembenaran untuk melakukan pelanggaran dan penyelewengan seperti itu.

(K) : Pak Wakapolri, apalagi harapan yang bisa disampaikan kepada para anggota Polri agar ke depan jangan terulang lagi hal-hal yang memalukan seperti dalam kasus Gayus Tambunan ini ?

(JM) : Anggota Polri harus bisa memaknai perayaan Idul kurban ini dapat meningkatkan kesungguhan dan tanggung-jawabnya dalam menjalankan tugas. Dan melihat tugas-tugas itu sebagai ibadah dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

(K) : Baik, terimakasih Pak Wakapolri untuk wawancara ini.

(*)

Categories

%d bloggers like this: